Geger Cicilan KPR Prajurit TNI AD Rp2,5 Juta Per Bulan, KASAD Siap Benahi Supaya Lebih Ringan

Geger Cicilan KPR Prajurit TNI AD Rp2,5 Juta Per Bulan, KASAD Siap Benahi Supaya Lebih Ringan (Ilustrasi/TNI AD)

TIMEMOMENTS.COM- Media sosial tengah digegerkan kabar prajurit TNI AD dipaksa untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp2,5 juta per bulan.

Dikutip Timemoments.com dari Antara edisi 12 Agustus 2025, gagasan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) itu dijalankan mantan KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Berdasarkan berita yang beredar, prajurit telah mengikuti program KPR tersebut sejak 2023.

Sejak saat itu pula, banyak prajurit dikabarkan tidak pernah merasakan gaji penuh karena harus terpotong untuk pembayaran cicilan rumah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan institusinya telah membenahi sistem pembayaran rumah jenis KPR yang dikelola Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan demi memangkas beban para prajurit.

"Perlu kita evaluasi dan terus benahi agar lebih baik", kata Maruli saat ditemui di Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat.

Sistem itu perlu dibenahi setelah menuai polemik publik lantaran prajurit dipaksa membayar cicilan KPR sebesar Rp2,5 juta per bulan, namun rumah yang dijanjikan tidak kunjung jadi.

Maruli menjelaskan saat ini institusinya sudah mendata prajurit mana saja yang dikabarkan terpaksa atau terkena potongan sebesar Rp2,5 juta per bulan dari gaji untuk membayar cicilan rumah.

"Kita sudah data ada 4.000 orang prajurit yang dikabarkan mengalami hal tersebut dan kita akan terus perbaiki dan akan kita selesaikan," jelas Maruli.

Setelah semuanya terdata, TNI AD membuat skema baru agar tabungan prajurit tersebut dijadikan uang muka dan bunga cicilan hanya 5 persen.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya mengevaluasi peraturan untuk perbaikan yang lebih baik ke depan karena kalau kegiatan tersebut dikelola sendiri akan bisa lebih murah.

"Jadi, maksimal nanti dia hanya membayar Rp1,2 juta (per bulan) untuk rumah seharga Rp180 juta dan Rp1 juta (per bulan) untuk yang rumah subsidinya Rp168 juta.

Jadi, ini semua proses perbaikan," kata Maruli.

Mengenai adanya beberapa prajurit TNI yang pada akhirnya hanya mendapat gaji sebesar Rp150.000 per bulan karena beban cicilan KPR, Maruli memastikan pihaknya akan menelusuri hal tersebut.

"Tidak mungkin per bulannya itu kalau diambil cicilan 15 tahun harus membayar lebih dari Rp2,5 juta, itu sudah maksimal.

Jadi, mungkin dia (prajurit) punya utang lain.

Inilah yang kita sedang telusuri," jelasnya.

Maruli memastikan perbaikan sistem akan terus dilakukan jajaran TNI AD agar prajurit tidak merasa terbebani dan kesejahteraannya juga terjamin.

Geger Cicilan KPR Prajurit TNI AD Rp2,5 Juta Per Bulan, KASAD Siap Benahi Supaya Lebih Ringan

Sebelumnya, dikutip Timemoments.com dari rilis resmi TNI AD pada 9 Maret 2025, TNI AD bersama Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD resmi memulai pembangunan ribuan rumah non-dinas bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD, ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya TNI AD meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS dengan menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos., menegaskan bahwa program perumahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk memastikan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

“Kesejahteraan prajurit dan PNS adalah prioritas TNI AD.

Melalui program ini, kami berharap mereka dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan berkualitas,” kutip Irjenad.

Selain tempat tinggal, berbagai fasilitas pendukung juga akan dibangun, seperti tempat ibadah, sarana olahraga, taman bermain, serta akses transportasi yang baik.

Selain itu, sistem kepemilikannya dirancang dengan skema kredit perumahan yang terjangkau sebagaimana yang telah disiapkan oleh TWP AD, sehingga semakin memudahkan prajurit dan PNS dalam memiliki hunian pribadi.

Groundbreaking ini dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan dihadiri oleh pejabat TNI AD, pemerintah daerah, serta mitra pengembang. Pembangunan ini diharapkan dapat segera rampung agar dapat langsung dihuni oleh para prajurit dan PNS.

Pembangunan rumah non-dinas ini mencakup beberapa lokasi, yaitu Graha Kartika Pesona di Serang sejumlah 2.023 unit, Sirnajaya Kartika di Kabupaten Bekasi sebanyak 770 unit, Graha Kartika Sedayu di Kabupaten Bantul 530 unit, Griya Sentana di Kabupaten Bogor 1.070 unit, serta Graha Buana Asri di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebanyak 1.367 unit.

Ke depan, TNI AD dan TWP AD akan terus mencari lokasi-lokasi strategis lainnya di berbagai wilayah Indonesia agar lebih banyak prajurit dan PNS yang dapat memiliki rumah di dekat tempat dinas mereka.

Program ini disebut menjadi wujud nyata perhatian TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sejalan dengan visi menciptakan prajurit yang profesional, sejahtera, dan siap menjalankan tugas negara dengan optimal.

***