Thailand Gusar AS Makin Mesra Sama Kamboja, Pangkalan Angkatan Laut Phangnga Berpeluang Diizinkan Dipakai Amerika

TIMEMOMENTS.COM- Bentrokan bersenjata antara pasukan Thailand dan Kamboja meletus pada 24 Juli di sepanjang perbatasan mereka.

Baik Thailand maupun Kamboja yang keduanya merupakan negara anggota ASEAN tersebut menyepakati gencatan senjata pada sore 28 Juli 2025, yang mulai berlaku pada tengah malam di hari yang sama.

Thailand dan Kamboja menandatangani dokumen resmi gencatan senjata dan kesepakatan implementasinya setelah pertemuan luar biasa Komite Perbatasan bilateral yang berakhir di Kuala Lumpur, Malaysia, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, pada 7 Agustus 2025.

“(Kedua pihak) hari ini menandatangani dokumen resmi mengenai gencatan senjata antara angkatan bersenjata kedua negara dan mengenai rezim implementasinya,” ujar Balankura dalam sebuah pengarahan di Bangkok seperti dikutip Timemoments.com dari Antara edisi 7 Agustus 2025.

Thailand dan Kamboja sepakat untuk menghentikan penggunaan segala jenis senjata, menghentikan serangan terhadap warga sipil, fasilitas sipil, dan militer dalam segala situasi dan di semua wilayah.

Kedua pihak juga memastikan status pengerahan pasukan saat ini tetap dipertahankan, efektif mulai 28 Juli (tanggal berlakunya gencatan senjata), tanpa pemindahan pasukan baru ke perbatasan Thailand-Kamboja dan patroli ke arah posisi pihak lawan.

Kedua pihak juga sepakat bahwa personel militer yang ditangkap harus segera dibebaskan dan dipulangkan setelah berakhirnya permusuhan aktif, dan bahwa mereka yang gugur harus dikembalikan ke pihak mereka dengan bermartabat dan tepat waktu dengan bantuan pihak lawan, ujar juru bicara itu.

Jika terjadi bentrokan bersenjata baru di perbatasan selama masa gencatan senjata, kedua pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi di tingkat komando lokal dalam kerangka mekanisme bilateral yang ada untuk mencegah eskalasi situasi, ujar Balankura.

Tim pengamat sementara (interim observer team/IOT) ASEAN pada Kamis (14/8/2025) mengunjungi wilayah perbatasan Kamboja-Thailand.

Dipimpin oleh atase militer Malaysia untuk Kamboja, IOT, yang beranggotakan atase militer dari Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam, mengunjungi desa-desa di Provinsi Banteay Meanchey, tempat angkatan bersenjata Thailand memasang kawat berduri dan ban serta beberapa pos pemeriksaan perbatasan, menurut Wakil Sekretaris Negeri sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Letnan Jenderal Maly Socheata.

"Sekali lagi, Kamboja menyerukan kepada Thailand untuk menjunjung tinggi semangat gencatan senjata guna mencapai penyelesaian damai atas masalah ini sesuai dengan prinsip hukum internasional, memastikan hasil yang adil, tidak memihak, dan setara yang akan membawa perdamaian dan kemakmuran bagi kedua bangsa dan rakyat," ujar Socheata dalam sebuah konferensi pers seperti dikutip Timemoments.com dari Antara edisi 15 Agustus 2025.

Tapi Thailand rupanya masih gusar lantaran Kamboja dikabarkan makin dekat dengan Amerika Serikat (AS).

Dilansir Timemoments.com dari Bangkok Post edisi 14 Agustus 2025, Laksamana Jirapol Wongwit, komandan Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) mengomentari hubungan Kamboja yang tampaknya lebih dekat dengan Amerika Serikat, dan mengatakan Thailand harus memantau hal ini.

"Hubungan internasional dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada bagaimana negara-negara ingin melindungi kepentingan mereka sendiri," ujarnya, seraya menambahkan bahwa Thailand harus memperhatikan posisi strategisnya sendiri.

Menanggapi laporan bahwa AS mungkin diizinkan menggunakan pangkalan angkatan laut Phangnga, Laksamana Jirapol hanya mengatakan bahwa Thailand menyambut baik kunjungan dari semua negara sahabat tanpa syarat, dan hubungan antara kedua negara kuat.

Pangkalan Phangnga memang kecil, katanya, tetapi dengan adanya rencana untuk memperluas kemampuan angkatan laut di Laut Andaman, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memberikan dukungan untuk itu, kata Laksamana Jirapol.

Sebelumnya media Thailand dibuat gempar lantaran pangkalan angkatan lautnya dilaporkan bakal dipakai AS imbas dari diskusi imbal tarif.

Namun, tiga menteri kabinet pada hari Selasa membantah laporan bahwa Amerika Serikat menuntut penggunaan pangkalan angkatan laut di provinsi Phangnga selatan selama negosiasi tarif dengan Thailand.

Bangkok Post edisi 15 Juli 2025 melaporkan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai menyatakan keprihatinannya atas laporan media bahwa AS ingin menggunakan pangkalan angkatan laut Phang-nga, yang berada di depan Laut Andaman, sebagai imbalan atas bantuan selama negosiasi tarif.

Phumtham mengatakan di Gedung Pemerintah bahwa ia tidak pernah membahas masalah seperti itu dengan AS.

Namun ia mengatakan angkatan laut Thailand ingin mengembangkan pangkalan Phang-nga sebagai fasilitas utama tetapi keterbatasan anggaran menghambatnya.

Wakil Menteri Pertahanan Thailand, Nattaphon Narkphanit juga mengatakan dia belum melihat tawaran resmi mengenai masalah tersebut, hanya laporan media yang belum dikonfirmasi.

Ia mengatakan Thailand menganut kebijakan “keseimbangan” dalam hal masalah keamanan.

Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa juga mengatakan belum ada materi resmi terkait masalah tersebut.

Laporan tersebut hanyalah spekulasi.

Sebuah sumber di angkatan laut mengatakan tidak ada rencana untuk memberi AS penggunaan jangka panjang pangkalan angkatan laut Phang-nga atau konfirmasi apa pun bahwa AS akan mendanai pengembangan pangkalan itu.

Kunjungan kapal perang Amerika ke pangkalan angkatan laut Thailand telah diatur dalam perjanjian bilateral logistik yang telah lama berlaku.

Angkatan bersenjata Thailand tidak akan mengizinkan pangkalan militer asing mana pun di Thailand, kata sumber tersebut.

***