Thailand Merana Jerman Tolak Mentah-mentah Bujukan Jual Mesin MTU Buat Kapal Selam S26T Pesanannya dari China

TIMEMOMENTS.COM- Thailand sedang apes lantaran kapal selam pesanannya dari China ternyata tak sesuai dengan kesepakatan awal.

Nasib sial Thailand ini bermula pada tahun 2015-2017 kala Angkatan Laut Kerajaan Thailand mengusulkan pembelian "kapal selam S26T dari Tiongkok" , dengan alasan masalah keamanan di Laut Andaman dan Teluk Thailand.

Anggaran sebesar 13,5 miliar baht telah disetujui Thailand untuk pembelian kapal selam S26T pertama buatan China, dengan rencana untuk membeli dua kapal lagi di masa mendatang.

Sayangnya proyek kapal selam S26T ini tak berjalan lancar.

Angkatan Laut Kerajaan Thailand telah menandatangani kontrak untuk membeli kapal selam kelas Yuan S26T dari Tiongkok, yang menentukan spesifikasi mesin diesel MTU 396 yang menggerakkan generator.

Kapal tersebut dijadwalkan akan selesai dan dikirim pada 30 Desember 2023.

Namun, pada tahun 2021, Tiongkok mengirim surat yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat memperoleh mesin MTU 396 untuk dipasang di kapal selam seperti yang dikontrakkan dengan pihak Thailand.

Hal ini karena Uni Eropa telah meningkatkan kebijakan sanksi terhadap Tiongkok, yang membuat Jerman tidak dapat menjual mesin MTU 396 ke Tiongkok.

Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok mengusulkan untuk menggunakan mesin CHD 620 sebagai gantinya.

Ketika Suthin Khlangsaeng menjadi Menteri Pertahanan Thailand pada bulan Juli 2024, Angkatan Laut mengusulkan solusi dengan meminta untuk mengganti mesin diesel yang menggerakkan generator dari model MTU 396 ke mesin CHD620 yang diproduksi oleh Tiongkok.

Dan memperpanjang periode pengiriman kapal selam dalam proyek tersebut selama 1.217 hari lagi, yang disetujui oleh Suthin dan siap untuk diajukan kepada Kabinet untuk mendapatkan persetujuan.

Namun, ketika Settha Thavisin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan Kabinet baru dibentuk, Phumtham Wechayachai mengambil alih jabatan Menteri Pertahanan menggantikan Suthin.

Ia meminta agar masalah ini dipertimbangkan kembali dan akan mencoba menghubungi Jerman untuk membeli mesinnya sendiri.

Phumtham Wechayachai menghubungi duta besar Jerman untuk Thailand pada akhir tahun 2024 sebelum menindaklanjuti perkembangannya.

Dilansir Timemoments.com dari Matichon edisi 13 Mei 2025, dalam diskusi bilateral penting pada 13 Mei 2025 dengan Menteri Pertahanan Republik Federal Jerman Boris Pistorius, Phumtham Wechayachai, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand melobi penjualan mesin kapal selam MTU.

"Phumtham menindaklanjuti pertanyaan yang diajukannya kepada Kementerian Pertahanan Jerman mengenai kemungkinan penjualan mesin kapal selam yang diperoleh Thailand dari Republik Rakyat Tiongkok.

Menteri Pertahanan Federal Jerman menjawab bahwa hal tersebut tidak mungkin karena Uni Eropa (UE) melarang ekspor peralatan militer ke Republik Rakyat Tiongkok.

Kedua belah pihak menyampaikan apresiasinya atas diskusi dan pertukaran pandangan serta berharap untuk terus bekerja sama guna meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan multilateral guna mencapai hasil nyata," lapor media Thailand tersebut.

Penolakan ini jelas membuat Thailand kecewa.

Dikutip Timemoments.com dari MGR Online edisi 13 Mei 2025, Phumtham Wechayachai menyatakan bahwa ia memahami alasan Jerman dan bahwa penyelidikannya bertujuan untuk memastikan kejelasan.

Ia menekankan bahwa Thailand masih membutuhkan teknologi berkualitas dari Jerman dan bahwa kerja sama antara kedua negara tetap kuat, dengan Thailand berupaya untuk lebih mandiri.

Menteri Pertahanan Jerman menjawab bahwa hal ini tidak memungkinkan karena larangan ekspor senjata Uni Eropa (UE) ke Republik Rakyat Tiongkok, yang harus dipatuhi oleh Jerman, sebagai anggota UE dan NATO.

Matichon edisi 19 Mei 2025 melaporkan Phumtham menyatakan bahwa Jerman sebelumnya telah mengirimkan pesan kepada Angkatan Laut yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan masalah ini karena masih menunggu para pembuat kebijakan.

Oleh karena itu, jelas bahwa menemukan solusi untuk masalah ini mustahil. Mereka akan meninjau solusi yang telah disiapkan.

Jika keputusan tidak tercapai, ada dua pilihan: melanjutkan proyek dan menerima persyaratan yang akan menimbulkan masalah, atau membatalkan pembelian kapal selam, yang akan mengakibatkan hilangnya lebih dari 80 persen kapal selam.

***