Syarat Fregat Indonesia Mesti Mampu Berlayar Minimal Dua Minggu Tanpa Perlu Bekal Ulang
 |
| Bekal ulang di laut fregat Indonesia Martadinata class dengan KRI Bontang (Koarmada 1) |
Indonesia membutuhkan 36 unit fregat setidaknya harus dipenuhi sampai tahun 2040.
Target memiliki fregat sebanyak ini untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
Pilihan Indonesia untuk kapal perang fregat banyak sekali.
Baca Juga : Perbandingan FREMM dan Istif Class, Fregat Mana yang Dipilih Indonesia?
Sebut saja ada FREMM, Istif class, Fregat Merah Putih, F110, Belharra class hingga pilihan paling tak populer yakni Type 054 Jiangkai II class.
Yang sudah ada hilalnya ialah Istif class.
Fregat buatan TAIS Turki ini dibeli sebanyak dua unit meski ada kans nambah lagi.
Istif class mampu berlayar dua minggu di lautan tanpa bekal ulang.
FREMM lebih baik lagi ia mampu berlayar 45 hari di lautan lepas tanpa bekal ulang.
Sementara KRI Brawijaya bisa 44 hari di lautan tanpa bekal ulang.
Korvet Bung Tomo class pun bisa 12 hari berlayar di lautan tanpa bekal ulang.
"Oleh karena itu rancang bangun kapal yang diperlukan adalah kapal-kapal dengan berat tonase 400 sampai dengan 800 ton, tidak perlu canggih tetapi mampu bertahan di laut sekitar 1 minggu s/d 2 minggu dilengkapi kesenjataan sampai kaliber 57 mm, namun pada saat krisis dapat dirubah secara cepat dengan melengkapi kesenjataan mutakhir," jelas Puspen TNI dalam artikelnya berjudul 'Membangun Kekuatan Angkatan Laut' pada 31 Juli 2006.
Tetapi mengingat adanya situasi geopolitik yang memanas di Indo Pasifik, Indonesia harus memiliki fregat yang mampu berlayar lebih dari 2 minggu.*
Sebut saja ada FREMM, Istif class, Fregat Merah Putih, F110, Belharra class hingga pilihan paling tak populer yakni Type 054 Jiangkai II class.
Yang sudah ada hilalnya ialah Istif class.
Fregat buatan TAIS Turki ini dibeli sebanyak dua unit meski ada kans nambah lagi.
Ada kans pula membeli enam unit FREMM dari Fincantieri Italia.
Kenapa sampai 36 unit?
Luas wilayah laut Indonesia mencapai 6,4 juta km persegi.
Luas laut sebesar ini mesti dijaga oleh kapal perang siap tempur.
Kemudian ada tiga titik strategis perdagangan dunia melewati Indonesia.
Yakni selat Malaka, selat Sunda dan selat Makassar.
Ketiga selat ini mesti dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia.
Selain itu masih ada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II dan III.
ALKI mesti dijaga sangat ketat karena disinilah jantung perekonomian Indonesia.
ALKI dilewati berbagai kapal niaga dan kapal perang negara lain dalam wadah kebebasan navigasi hak lintas laut damai yang dijamin UNCLOS 1982.
Tak berdaulatnya Indonesia di ALKI bisa berujung masalah.
"Wilayah perairan serta ruang udara Indonesia harus terjamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman.
Hal ini dikarenakan terbukanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang membuat Indonesia menjadi negara yang tadinya ‘tertutup’ menjadi ‘terbuka’.
Terdapat 3 ALKI yang masing-masing memiliki potensi ancaman yang dinilai relevan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Dalam hal ini ALKI II, difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya," jelas Kemenko Polkam RI pada 6 Desember 2023.
Tentunya kejadian di masa lampau tak boleh terulang sekarang.
Pada Agustus 1964 terjadi krisis selat Sunda.
Saat itu kapal induk Inggris HMS Victorious nyelonong seenaknya ke selat Sunda tanpa minta izin pemerintah Indonesia.
Inggris menilai tak perlu izin karena selat Sunda ia lihat sebagai perairan intenasional.
Hal-hal menyepelekan seperti inilah yang mesti ditanggulangi.
Perairan Indonesia bukan wilayah internasional, memang ada hak lintas laut damai di sana tetapi bila sekiranya mengancam kedaulatan, angkatan bersenjata berhak menindak.
Untuk mendapat kemampuan seperti itu, angkatan laut mesti dibekali kapal perang Ocean Going.
Yakni mampu berlayar di berbagai jenis lautan, untuk sekedar diketahui perairan Indonesia bagian Barat dangkal.
Sedangkan wilayah Timur dalam dan berombak besar.
Memiliki kapal perang yang mampu berlayar di kedua jenis perairan itu wajib bagi Indonesia.
Untuk itu spesifikasi kapal mesti dilihat.
Luas wilayah laut Indonesia mencapai 6,4 juta km persegi.
Luas laut sebesar ini mesti dijaga oleh kapal perang siap tempur.
Kemudian ada tiga titik strategis perdagangan dunia melewati Indonesia.
Yakni selat Malaka, selat Sunda dan selat Makassar.
Ketiga selat ini mesti dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia.
Selain itu masih ada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II dan III.
ALKI mesti dijaga sangat ketat karena disinilah jantung perekonomian Indonesia.
ALKI dilewati berbagai kapal niaga dan kapal perang negara lain dalam wadah kebebasan navigasi hak lintas laut damai yang dijamin UNCLOS 1982.
Tak berdaulatnya Indonesia di ALKI bisa berujung masalah.
"Wilayah perairan serta ruang udara Indonesia harus terjamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman.
Hal ini dikarenakan terbukanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang membuat Indonesia menjadi negara yang tadinya ‘tertutup’ menjadi ‘terbuka’.
Terdapat 3 ALKI yang masing-masing memiliki potensi ancaman yang dinilai relevan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Dalam hal ini ALKI II, difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya," jelas Kemenko Polkam RI pada 6 Desember 2023.
Tentunya kejadian di masa lampau tak boleh terulang sekarang.
Pada Agustus 1964 terjadi krisis selat Sunda.
Saat itu kapal induk Inggris HMS Victorious nyelonong seenaknya ke selat Sunda tanpa minta izin pemerintah Indonesia.
Inggris menilai tak perlu izin karena selat Sunda ia lihat sebagai perairan intenasional.
Hal-hal menyepelekan seperti inilah yang mesti ditanggulangi.
Perairan Indonesia bukan wilayah internasional, memang ada hak lintas laut damai di sana tetapi bila sekiranya mengancam kedaulatan, angkatan bersenjata berhak menindak.
Untuk mendapat kemampuan seperti itu, angkatan laut mesti dibekali kapal perang Ocean Going.
Yakni mampu berlayar di berbagai jenis lautan, untuk sekedar diketahui perairan Indonesia bagian Barat dangkal.
Sedangkan wilayah Timur dalam dan berombak besar.
Memiliki kapal perang yang mampu berlayar di kedua jenis perairan itu wajib bagi Indonesia.
Untuk itu spesifikasi kapal mesti dilihat.
Salah satunya ketahanan berlayar di lautan.
Apalagi ancaman di ZEE Natuna Utara yang memerlukan kapal perang besar.
Rupanya minimal spesifikasi fregat yang dicari Indonesia ialah mampu berlayar selama dua minggu berturut-turut di lautan lepas tanpa perlu bekal ulang.
Apalagi ancaman di ZEE Natuna Utara yang memerlukan kapal perang besar.
Rupanya minimal spesifikasi fregat yang dicari Indonesia ialah mampu berlayar selama dua minggu berturut-turut di lautan lepas tanpa perlu bekal ulang.
 |
| Proses bekal ulang di laut (foto : Koarmada 1) |
Istif class mampu berlayar dua minggu di lautan tanpa bekal ulang.
FREMM lebih baik lagi ia mampu berlayar 45 hari di lautan lepas tanpa bekal ulang.
Sementara KRI Brawijaya bisa 44 hari di lautan tanpa bekal ulang.
Korvet Bung Tomo class pun bisa 12 hari berlayar di lautan tanpa bekal ulang.
"Oleh karena itu rancang bangun kapal yang diperlukan adalah kapal-kapal dengan berat tonase 400 sampai dengan 800 ton, tidak perlu canggih tetapi mampu bertahan di laut sekitar 1 minggu s/d 2 minggu dilengkapi kesenjataan sampai kaliber 57 mm, namun pada saat krisis dapat dirubah secara cepat dengan melengkapi kesenjataan mutakhir," jelas Puspen TNI dalam artikelnya berjudul 'Membangun Kekuatan Angkatan Laut' pada 31 Juli 2006.
Tetapi mengingat adanya situasi geopolitik yang memanas di Indo Pasifik, Indonesia harus memiliki fregat yang mampu berlayar lebih dari 2 minggu.*
Posting Komentar untuk "Syarat Fregat Indonesia Mesti Mampu Berlayar Minimal Dua Minggu Tanpa Perlu Bekal Ulang"