Dari Penyelamat Kemanusiaan Kapal Induk Giusppe Garibaldi Incaran Indonesia Justru Disebut Membebani Anggaran

TIMEMOMENTS.COM - Indonesia telah memantapkan diri untuk mendapatkan kapal induk Giuseppe Garibaldi yang kini dipensiunkan Italia.

Mengutip dari Malay Mail, pada 12 Oktober 2025, menyebut bahwa akuisisi ini membuat Indonesia menjadi negara kedua di Asean yang mengoperasikan pesawat terbang, setelah Thailand.

Para pejabat senior Indonesia telah menegaskan bahwa peran kapal tersebut akan didedikasikan untuk operasi pesawat nirawak dan helikopter.

Namun ternyata kapal induk ini akan digunakan terutama untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR), serta tanggap bencana maritim.

Hal ini mencerminkan kerentanan geografis Indonesia yang unik dan aspirasinya untuk menjadi pemimpin regional dalam peran keamanan non-tradisional.

Giuseppe Garibaldi pertama kali ditugaskan pada tahun 1980-an di Angkatan Laut Italia.

Kapal ini pernah menjadi kapal induk Angkatan Laut Italia, berpartisipasi dalam berbagai peran dalam operasi NATO dan koalisi, termasuk konflik Balkan, Afghanistan, serta operasi Libya.

Kapal ini dirancang sebagai kapal induk ringan yang mengoperasikan pesawat lepas landas dan mendarat vertikal/pendek (V/STOL) dan helikopter.

Kapal berbobot 13.000 ton ini telah menunjukkan fleksibilitasnya dalam berbagai misi, tetapi kini membutuhkan perbaikan dan modifikasi yang signifikan agar sesuai untuk misi kemanusiaan di abad ke-21.

Pembelian Indonesia ini mencerminkan upaya yang lebih luas pada kondisi geografis Indonesia.

Dengan lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai ukuran, dan banyak di antaranya tidak memiliki infrastruktur dasar seperti pelabuhan atau dermaga, sehingga respons cepat saat terjadi tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi menjadi mimpi buruk logistik.

Seperti kasus pada peristiwa Tsunami Samudra Hindia 2004 menunjukkan kesulitan dalam pengiriman pasokan dasar seperti makanan, air bersih, dan bantuan medis ke daerah-daerah terpencil.

Oleh karena itu, platform besar dan mobile seperti Giuseppe Garibaldi dapat memastikan pengerahan pasokan bantuan, tim medis darurat, dan unit-unit teknik yang cepat dan langsung ke pulau-pulau terpencil yang terdampak.

Kapal HADR yang dirancang khusus harus mengintegrasikan berbagai kemampuan yang melampaui transportasi militer dasar.

Bangsal bedah Role 3 merupakan persyaratan minimum, dengan bangsal bedah yang lengkap, unit perawatan intensif, dan ruang karantina untuk merawat korban dalam jumlah besar. Selain itu, dukungan optometri, gigi, dan farmasi juga harus tersedia.

Pembelian ini bisa membebani anggaran Indonesia

Meski demikian, rencana tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prioritas pertahanan dan strategis Indonesia, dan hanya akan semakin membebani anggaran pertahanan Indonesia yang relatif kecil.

Catatan International Affairs, pada 8 Oktober 2025, menyebutkan bahwa rencana Indonesia untuk mengoperasikan kapal induk akan memberikan tekanan yang signifikan pada anggaran pertahanannya.

Dalam APBN 2025, Angkatan Laut dialokasikan sebesar 24,75 triliun rupiah atau sekitar US$1,57 miliar.

Sebagai perbandingan, Angkatan Laut Italia dilaporkan menghabiskan sekitar €80 juta (US$93 juta) untuk mengoperasikan Giuseppe Garibaldi selama penempatan NATO yang diperpanjang pada tahun 2011.

Dengan inflasi dan kenaikan biaya bahan bakar dan logistik, biaya pemeliharaan kapal semacam itu saat ini akan jauh lebih tinggi.

Hal ini menggarisbawahi skala sumber daya yang perlu dialokasikan Indonesia untuk operasi kapal induk jangka panjang.

Tantangan anggaran ini diperparah oleh tanggung jawab Angkatan Laut untuk memelihara armada sekitar 180 kapal, dengan rencana untuk menambahnya menjadi lebih dari 200.

Di tengah kesulitan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung, yang berdampak pada mayoritas masyarakat Indonesia, para pembuat kebijakan pertahanan Indonesia sebaiknya mempertimbangkan kembali pengadaan kapal induk ini.

Mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengadaan militer non-strategis tampaknya kurang bijaksana, mengingat kebutuhan mendesak pemerintah akan upaya manajemen krisis.

Jika pemerintah tetap pada keputusannya, pengadaan ini dapat dianggap sebagai kebijakan yang tidak empati dan tidak peka terhadap apa yang paling dibutuhkan publik.

***

Afif Khoirul M Saya merupakan penulis di website sejak 2017, sempat menulis di berbagai media seperti Intisari Online dan National Geographic dengan mengikuti berbagai isu terkini.